Sistem Pendidikan Republik Arab Mesir Bag 2

. . . Lanjutan Sistem Pendidikan Republik Arab Mesir bag 1

B. TUJUAN PENDIDIKAN

Pada tahun 1987, pemerintah Mesir menyatakan bahwa pengembangan secara ilmiah harus dilakukan dalam system pendidikan Mesir. Oleh sebab itu, diputuskan agar konsep struktur, fungsi, dan manajemen pendidikan semuanya harus dikaji ulang. Masyarakat Mesir harus pandai tulis baca dan terdidik, harus memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, da menjadi masyarakat yang produktif. Pendidikan juga harus lebih fleksibel, diversifikasi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahun 1987, Kementerian Pendidikan menyatakan dengan lebih rinci tujuan utama pendidikan adalah sebagai berikut:

1-      Pendidikan dimaksudkan untuk menegakkan demokrasi dan persamaan kesempatan serta pembentukan individu-individu yang demokratis;

2-      Pendidikan juga dimaksudkan sebagai pembangunan bangsa secara menyeluruh, yaitu menciptakan hubungan fungsional antara produktivitas pendidikan dan pasar kerja;

3-      Pendidikan juga harus diarahkan pada penguatan rasa kepemilikan individu terhadap bangsa, dan penguatan atas budaya dan identitas Arab;

4-      Pendidikan harus mampu menggiring masyarakat pada pendidikan sepanjang hayat melalui peningkatan diri dan pendidikan diri sendiri;

5-      Pendidikan harus mencakup pengambangan ilmu dan kemampuan tulisbaca, bahasa-bahasa selain Arab, cipta seni, serta pemahaman atas lingkungan;

6-      Pendidikan bertujuan pula sebagai kerangka kerjasama dalam pengembangan kurikulum dan penilaian.

Kebijakan-kebijakan di atas adalah tujaun umum Negara. Biasanya, sasaran pendidikan bervariasi menurut tingkat pendidikan, daerah, program dan individu. Banyak orang Islam di kampong-kampung yang ingin belajar baca tulis agar mereka dapat memahami Islam itu dengan lebih baik. Banyak orangtua yang mengirim anak-anaknya ke sekolah dengan alasan agar mereka terhindar dari pekerjaan fisik yang berat dalm hidup mereka di masa dating. Bagi kebanyakan orang, pendidikan diartikan sebagai perolehan diploma yang akan mampu membaw mereka ke posisi dengan penghasilan yang teratur serta keterjaminan masadepan, dan sekaligus mendapatkan status social dalam masyarakat. Namun motif-motif ini mulai kehilangan momentumnya karena makin banyak pekerjaan pada sector swasta  yang menyediakan imbalan atau upah yang lebih baik semenjak awal 1990-an.

Pada tahun 2004 Presiden Mohamed Hosni Mubarak menetapkan sector pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan bangsa Mesir. Diantara garis kebijakan utama yang disampaikan Mantan Presiden Mubarak adalah:

1-      Menetapkan arah kebijakan pendidikan menuju terciptanya masyarakat iptek, dan meningkatkan semangat kreasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap semua jenjang pendidikan mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi.

2-      Meningkatkan kemampuan berkompetisi di kalangan pemula dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai cita-citanya, serta mengarahkannya untuk dapat percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki.

3-      Memperdalam semangat integrasi dan cinta tanahair yang didasarkan pada kesadaran  terhadap adanya hak dan kewajiban  sehingga dapat berpartisipasi dalam berbagai sector kebangkitan di seluruh Mesir.

4-      Menanamkan nilai-nilai kepribadian asli masyarakat Mesir dan memperkuat keterkaitan social dan agama diantara sesame anggota masyarakat melalui kedilan social dan kesamaan hak memperoleh pendidikan tanpa membeda-bedakan status social dan ekonomi.

5-      Menciptakan kehidupan yang dinamis dalam kehidupan siswa dan siswi sebagai unsur utama dalam proses belajar mengajar, serta menggalakkan aktivitas keilmuan dan pendidikan.

6-      Mengatasi masalah pengangguran dengan mengarahkan pendidikan pada upaya menciptakan keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan pasar kerja dalam negeri, dan mencetak generasi muda yang mampu berkompetisi dalam berbagai keahlian dengan pemuda-pemuda dari Negara-negara lain di dunia.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam bidang pendidikan selama ini, Presiden Mubarak menetapkan delapan arah kebijakan pendidikan Mesir, yaitu:

1-   Mengembangkan kurikulum pendidikan dan system pengajaran pada semua jenjang pendidikan dengan lebih memfokuskan pada pemahaman tentang masalah masa kini dan masa mendatang.

2-      Mengembangkan kemampuan guru dan dosen melalui pelatihan dan pengalaman regional maupun internasional serta memperhatikan kondisi ekonomi dan kejiwaannya.

3-      Memperluas system desentralisasi pengelolaan pendidikan di seluruh propinsi Mesir.

4-   Meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam pengadaan struktur pendidikan dan pengelolaannya.

5-      Meningkatkan sector riset dan menyediakan semua sarananya yang diperlukan.

6-      Memasukkan siswa-siswi cacat dalam program pendidikan di semua jenjang.

7-    Membuat kurikulum dan program pendidikan yang luwes serta beragam dengan memberikan kebebasan kepada masing-masing perguruan  tinggi dan fakultas untuk menerapkan system pengajaran yang mungkin berbeda satu dengan lainnya.

8-   Mendirikan beberapa perguruan tinggi baru untuk menampung jumlah mahasiswa yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Sistem Pendidikan Republik Arab Mesir

Diterbitkan Oleh: Atdikbud KBRI Kairo 2006