Lanjutan Sistem Pendidikan Republik Arab Mesir bag 3
D. Manajemen Pendidikan
1. Otoritas
Sistem pendidikan di Mesir berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Kementerian ini bertanggung jawab atas seluruh aspek pendidikan, mulai dari pra-sekolah hingga pendidikan tinggi, termasuk perencanaan, kebijakan, pengendalian kualitas, koordinasi, dan pengembangan. Pejabat pendidikan di tingkat governorat bertanggung jawab atas pelaksanaan program pendidikan. Mereka bertugas memilih lokasi, membangun, melengkapi fasilitas, dan mengawasi sekolah agar berfungsi dengan baik. Mereka juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.
Struktur organisasi Kementerian Pendidikan mencakup beberapa bagian berikut:
- Kantor Deputi Menteri: Bertugas mengawasi hubungan kebudayaan dengan pihak luar, perencanaan pendidikan, tindak lanjut, hubungan masyarakat, statistik, masalah direktorat, dan koordinasi supervisi.
- Bagian Perkantoran Menteri: Tugasnya meliputi penghubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pusat Teknik, Kantor Keamanan, Sekretariat Umum Dewan Tertinggi Negara, dan Seksi Kesekretariatan.
- Bagian Pendidikan Dasar: Bertugas mengawasi pendidikan dasar, persiapan guru, pendidikan orang dewasa, dan program literasi.
- Bagian Pendidikan Persiapan dan Menengah: Bertanggung jawab atas pengawasan dan koordinasi administrasi pendidikan tingkat persiapan dan menengah.
- Bagian Pendidikan Teknik: Bertanggung jawab mengawasi pendidikan industri, kebudayaan, perdagangan, peralatan teknik, dan koordinasi administrasi.
- Bagian Pelayanan Pendidikan: Bertugas mengawasi pendidikan militer, jasmani, sosial, hubungan luar, ujian, dan koordinasi administrasi.
- Bagian Pelayanan Umum: Bertanggung jawab atas metode pendidikan, pendidikan swasta, penyediaan makanan, masalah hukum, dan urusan kantor.
- Bagian Pengembangan Administrasi: Mengawasi organisasi, pelatihan, dan personalia.
- Bagian Administrasi dan Keuangan: Bertanggung jawab atas keuangan pendidikan.
Kementerian ini juga mengawasi Dewan Tertinggi Universitas, yang bertugas merencanakan dan membuat kebijakan pendidikan tinggi. Struktur organisasi di tingkat governorat mirip dengan struktur pusat tetapi lebih sederhana, dan Mesir terbagi dalam 140 distrik pendidikan dengan jaringan supervisi dan administrasi.
Kementerian Al-Azhar bertanggung jawab atas kebijakan dan perencanaan pendidikan di universitas dan sekolah-sekolah di bawah naungan Al-Azhar. Sekolah swasta, yang menampung sekitar 8% siswa pada tahun 1988, umumnya diawasi oleh Kementerian Pendidikan. Kurikulum di sekolah swasta hampir sama dengan sekolah negeri.
2. Pendanaan
Peningkatan jumlah guru, sekolah, peralatan, dan kenaikan harga (termasuk gaji guru) menyebabkan peningkatan anggaran pendidikan:
- Pada tahun 1952, anggaran pendidikan sebesar E£ 23 juta (US$ 77 juta) meningkat menjadi E£ 126 juta (US$ 420 juta) pada tahun 1969.
- Pada tahun 1994, pengeluaran untuk pendidikan mencapai E£ 1.186,5 juta (US$ 1,163 juta), atau 8,9% dari pengeluaran pemerintah dan 4,1% dari GNP.
Mesir menerima bantuan dari Bank Dunia, UNICEF, UNESCO, serta negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan negara-negara Arab. Namun, dana ini masih belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pendidikan, terutama untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan belanja pendidikan.
3. Personalia
Kementerian Pendidikan memiliki hampir 2.000 staf profesional dan pendukung, yang dipilih dengan cermat. Para perencana pendidikan umumnya adalah lulusan universitas dengan tambahan pelatihan di Institut Perencanaan Kairo selama satu tahun. Pada tahun 1990, terdapat sekitar 390.000 guru di Mesir:
- 55% mengajar di sekolah dasar.
- 22% mengajar di sekolah persiapan.
- 16% mengajar di sekolah menengah.
Kekurangan guru sering terjadi, terutama di daerah pedesaan. Guru baru diwajibkan mengajar di pedesaan sebelum diangkat menjadi guru tetap. Mesir juga menghadapi kekurangan guru dalam bidang tertentu seperti pendidikan agama, bahasa Arab, seni, musik, dan pendidikan teknik.
4. Kurikulum dan Metode Pengajaran
Di Mesir, kurikulum dirancang oleh tim yang terdiri atas konsultan, supervisor, ahli pendidikan, profesor, dan guru berpengalaman. Kurikulum disahkan oleh Dewan Pendidikan Pra-Universitas. Kurikulum dapat diubah dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lokal.
Namun, pada praktiknya, pengajaran sering kali masih berorientasi verbal. Kurikulum di tingkat pendidikan tinggi lebih fleksibel, tetapi masalah fasilitas dan kelas yang besar memengaruhi kualitas pengajaran.
5. Ujian, Kenaikan Kelas, dan Sertifikasi
Sistem ujian di Mesir sangat memengaruhi masa depan siswa. Ujian kelulusan diadakan pada akhir:
- Kelas 8 untuk mendapatkan Sertifikat Pendidikan Dasar.
- Kelas 11/12 untuk kelulusan tingkat menengah, di mana skor menentukan akses ke universitas atau pendidikan teknik.
Sistem ini menciptakan persaingan tinggi di antara siswa dan memicu fenomena les privat. Upaya reformasi dilakukan dengan menekankan penilaian berbasis kerja sepanjang tahun.
6. Evaluasi dan Penelitian Pendidikan
Penelitian pendidikan dimulai pada 1929 dengan pendirian Institut Pendidikan Keguruan, yang kemudian diintegrasikan ke Universitas Ain Shams. Pada tahun 1972, didirikan Pusat Penelitian Pendidikan Nasional (NCER).
Penelitian pendidikan di Mesir dilakukan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia, dengan fokus pada penelitian terapan yang sesuai dengan prioritas nasional.
0 Comments